PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PENGGUNAAN KARTU PURNA JUAL

  • 1. Putri Sarina Ukas - mahasiswa universitas putera batam dan dosen program studi ilmu hukum universitas putera batam

Abstrak

Manusia sebagai zoon politicon hubungan satu sama lainnya merupakan hal
yang penting untuk memenuhi keperluan, kebutuhannya masing-masing
terutama di bidang pemakai alat teknologi termasuk cara dan pemanfaatan
medium tersebut. Di dalam Perlindungan Konsumen hak untuk mendapatkan
informasi dan penggunaan teknologi merupakan kewajiban para pelaku
usaha. Untuk memenuhinya. Hal tersebut terlkait juga Pasal 5 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindusterian dan
Perdagangan (ESDM) merupakan suatu instansi pemerintah yang diberi
kewenangan untuk mengawasi dan memberi pelatihan bagi pelaku usaha
(produsen) agar hak-hak konsumen sebagai pemakai produk mendapat
kepastian dan imformasi dan atau pelayanan serta pertanggung jawaban
secara mutlak seperti yang diatur dalam UUPK. Dalam penelitian ini
perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan UUPK terkait
penggunaan kartu purna jual dan hambatann serta solusiinya dalam
pelaksanaan UUPK tersebut kaitannya dengan Kepmen Perindusterian dan
Perdagangann ttg petunjuk penggunaan kartu jaminan gransi. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis dengan
data langsung dari masyarakat disamping bahan pustaka, alat pengumpulan
data pengamatan, interview dan pendekatan analisisi yang bersifat kualitatif.
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan UUPK dan Kepmen
No. 547 sudah berjalan, namun belum terlaksanan secara maksimal,
sedangkan hambatan dan segi pengawasan yang perlu ditingkatkan.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Manusia sebagai zoon politicon hubungan satu sama lainnya merupakan hal
yang penting untuk memenuhi keperluan, kebutuhannya masing-masing
terutama di bidang pemakai alat teknologi termasuk cara dan pemanfaatan
medium tersebut. Di dalam Perlindungan Konsumen hak untuk mendapatkan
informasi dan penggunaan teknologi merupakan kewajiban para pelaku
usaha. Untuk memenuhinya. Hal tersebut terlkait juga Pasal 5 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindusterian dan
Perdagangan (ESDM) merupakan suatu instansi pemerintah yang diberi
kewenangan untuk mengawasi dan memberi pelatihan bagi pelaku usaha
(produsen) agar hak-hak konsumen sebagai pemakai produk mendapat
kepastian dan imformasi dan atau pelayanan serta pertanggung jawaban
secara mutlak seperti yang diatur dalam UUPK. Dalam penelitian ini
perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan UUPK terkait
penggunaan kartu purna jual dan hambatann serta solusiinya dalam
pelaksanaan UUPK tersebut kaitannya dengan Kepmen Perindusterian dan
Perdagangann ttg petunjuk penggunaan kartu jaminan gransi. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis dengan
data langsung dari masyarakat disamping bahan pustaka, alat pengumpulan
data pengamatan, interview dan pendekatan analisisi yang bersifat kualitatif.
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan UUPK dan Kepmen
No. 547 sudah berjalan, namun belum terlaksanan secara maksimal,
sedangkan hambatan dan segi pengawasan yang perlu ditingkatkan.

Diterbitkan
2017-11-12
##submission.howToCite##
-, 1. Putri Sarina Ukas. PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PENGGUNAAN KARTU PURNA JUAL. , [S.l.], v. 5, n. 1, p. 64-77, nov. 2017. ISSN 2339-1693. Tersedia pada: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/144>. Tanggal Akses: 16 juli 2018