POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

  • Muhammad Fajar Hidayat

Abstrak

Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun 1980’an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Selain itu tuntutan dibuatnya perangkat hukum Anti Monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik hukum persaingan usaha di Indonesia dan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan implementasi dari politik hukum persaingan usaha di Indonesia. Politik hukum persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya tergantung political will dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif bersama dengan Pemerintah selaku eksekutif dalam membuat Undang-Undang. Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dikarenakan dalam substansi UU tersebut masih terdapat kelemahan dalam beberapa pasal yang membuat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi tidak maksimal.

Diterbitkan
2017-11-12
##submission.howToCite##
HIDAYAT, Muhammad Fajar. POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Jurnal Cahaya Keadilan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 78-103, nov. 2017. ISSN 2339-1693. Tersedia pada: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/145>. Tanggal Akses: 21 agu. 2018