ESISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA GORONTALO

  • Rafika Nur dosen fakultas hukum Universitas Ichsan Guruntalo

Abstrak

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal
22 UUD 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali,
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23), dan menjamin anak untuk mempergunakan
haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak
(Pasal 24). Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah:
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual. Banyaknya lembaga
yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungn terhadap anak
berhadapan dengan hukum masih belum efektif dikarenakan oleh anggaran yang tidak
memadai sehingga keberadaan lembaga yang dibentuk Negara semakin tidak punya fungsi
yang jelas.

Diterbitkan
2018-07-02
##submission.howToCite##
NUR, Rafika. ESISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA GORONTALO. Jurnal Cahaya Keadilan, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 60-71, juli 2018. ISSN 2339-1693. Tersedia pada: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/575>. Tanggal Akses: 21 agu. 2018