PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGATASI KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA BATAM

Authors

  • Nurjannah Nurjannah Universitas Putera Batam
  • Bobby Mandala Putra Universitas Putera Batam

Keywords:

Role Of Dinas PPPA; Domestic Violence; The People Women; Batam City

Abstract

Domestic violence is one of the Nasional problem. This is indicated by Law No. 23 of 2004 about elimanation of domestic violence. In 2017 there were 300.000 cases and 259.150 were cases of women. In the city of Batam institution to hat handles cases of domestic violence is the service of empowering women and children (PPPA). In the last 3 years is increased especially women. The PPPA city office in Batam overcomes cases of domestic violence in 2016 dealing with 15 victims, in 2017 21 victims and in 2018 as many as 34 victims. This is one reason researchers conduct research. This research was carried out to the extent of the PPPA service in handling cases of domestic violence. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through observation, interview and observation. The results of the study were: the role of PPPA Batam in handling cases of domestic violence, the obstacles and solution needed by the PPPA service  Batam City in overcoming the problem of dome. This research is expected to contribute knowledge in handling the problem of domestic violence and is used as a consideration for policy actors to solve the problem of domestic violence.

References

Airlangga, P. S. (2016). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
Anggi Putri, D. (2014). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berharapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014. Ilmu Pemerintahan, 4(2), 1–13.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontektual. Jakarta.
Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Lalu. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP), 18(2), 1-33
Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Pkdrt Di Kota Batam Emilda, (9).
Hartati, M. (2013). Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak ( Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur )), 1(3), 1094–1106.
Helmi, I. M. (2014). "Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penaganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" Muhammad, II.No 2. Kompasiana. (2018). perlunya layanan pemerintah berbasis teknologi dan egovernment di era digital. Retrieved fromhttps://www.kompasiana.com/tyob arsei/5ab84afeab12ae150718ed72/eramillenials-layanan-pemerintah-haruasberbasis-teknologi-dan-e-government
Kobis, D. C. (2019b). A Comparative Study: Genetic Structuralism on Jane Eyre and the Great Gatsby. Jurnal BasisBASIS, 6(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.33884/basisupb.v6i1.1054
Linda, L., & Arianto, T. (2018). Child Literature Genre Formulation in Walt Disney Animation Movie. Jurnal Basis, 5(2), 11. https://doi.org/https://doi.org/10.33884/basisupb.v5i2.776
Manumpahi, E., Shirley, G. . I. V. ., & Hendrik, P. W. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonoa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, V. No.1. t(1).
Nasional, K. (2017). kasus kekerasan terhadap perempuan. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2017 /03/07/19240821/2016.ada.259.150.kas us.kekerasan.terhadap.perempuan.
Rafikah, & Rahmawati. (2015). Peranan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. Ilmu Pemerintahan, 1(2), 173–186.
Sri Lestari. (2017). No Title. Http://www.bbc.com/indonesia/indones ia-39180341.
Sulaeman Munandar. (2010). kekerasan terhadap perempuan. bandung. Tempo.co. (2019). Perempuan Bekerja dan Berpendidikan Tak Lepas dari KDRT, Sebabnya.Perempuan Bekerja
Yenti, S. dan M. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi,17(2), 265–277.
Yeremias, K. (2008). Administrasi Publik. Yogyakarta.

Published

2019-07-01

Issue

Section

Vol 1 no 2 2019