REKONSTRUKSI BATAS DISKRESI GURU DALAM TINDAKAN PENDISIPLINAN : HARMONISASI UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU GURU DAN DOSEN

Authors

  • dahvit danang adi saputro adi saputro duta bangsa university
  • Rezi Rezi Universitas Duta Bangsa
  • Muhamad Habib Universitas Duta Bangsa

DOI:

https://doi.org/10.33884/jck.v14i1.11592

Keywords:

diskresi guru, perlindungan anak, harmonisasi hukum, in loco parentis, kepastian hukum

Abstract

This study is motivated by the normative tension between teachers’ authority to impose disciplinary measures and legal provisions prohibiting violence against children, which creates legal uncertainty and increases the risk of criminalizing teachers in educational practice; the objective of this study is to formulate clear juridical boundaries for disciplinary actions so that they are not classified as criminal offenses and to develop a harmonization model between the Law on Teachers and Lecturers and the Child Protection Law; theoretically, this study contributes to the development of educational law, while practically it provides guidance for teachers, law enforcement officials, and policymakers; the method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal materials; the findings indicate that lawful disciplinary actions must fulfill key parameters, namely educational purpose (animus educandi), proportionality, and respect for children’s dignity and rights, reinforced by the doctrine of in loco parentis as the basis for teachers acting as parental substitutes, while regulatory disharmony arises due to unclear operational limits; the study concludes that unclear limits of teachers’ discretion are the main source of legal uncertainty, thus requiring reconstruction through legal harmonization; therefore, it is recommended that legislation be revised to explicitly define these limits and that technical guidelines be established to ensure legal certainty and balanced protection for teachers and students.

References

Arif Rohman Hakim, (2023). “Konsep Landasan Dasar Pendidikan Karakter di Indonesia”, Journal on Education.

Andrias Winarno, (2021). “Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”, Media Iuris.

Guffron Abdul Azis, (2025). “Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Mengimplementasikan Uu No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 Tentang Hak Dan Kewajiban Terhadap Kesejahteraan Guru Honorer(Studi Kasus Man 1 Alor Nusa Tenggara Timur)”, FALA : Jurnal Ilmuan Multidisipliner.

Kasiono., dkk. (2022). “Nuansa Pendidikan Islam Dalam uu RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas: Peran Dan Tujuan Pendidikan Nasional”, PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.

Muchammad Catur Rizk, dkk, (2022). “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya”, Jurnal Kolaboratif Sains.

Novia Salfrien Kumayas dan Wiputra Cendana, (2021) “Penerapan Peraturan dan Prosedur Kelas Guna Mendisiplinkan Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Virtual”, Jurnal Elementaria Edukasia.

Pratama, Praditya Arcy., dkk. (2025). “Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan Punishment untuk Mendisiplinkan Siswa”, Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah.

Rezki Amalia Putri, (2025), “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Membrikan Sanksi Terhadap Siswa”, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram.

Rizki Yudha Bramantyoa dan Fitri Windradi, (2025). “Prinsip-Prinsip Kedisiplinan dalam Pendekatan Fisik Guru Kepada Murid dalam Pandangan Asas Kepastian dan Perlindungan Hukum”, Morality: jurnal ilmu hukum.

Wirman Jhoni Laflie, (2020). “Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru”, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas.

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 351 tentang Penganiayaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Additional Files

Published

2026-04-30