Jurnal Cahaya Keadilan

REKONSTRUKSI BATAS DISKRESI GURU DALAM TINDAKAN PENDISIPLINAN : HARMONISASI UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU GURU DAN DOSEN

2026-04-27T13:07:38+00:00

This study is motivated by the normative tension between teachers’ authority to impose disciplinary measures and legal provisions prohibiting violence against children, which creates legal uncertainty and increases the risk of criminalizing teachers in educational practice; the objective of this study is to formulate clear juridical boundaries for disciplinary actions so that they are not classified as criminal offenses and to develop a harmonization model between the Law on Teachers and Lecturers and the Child Protection Law; theoretically, this study contributes to the development of educational law, while practically it provides guidance for teachers, law enforcement officials, and policymakers; the method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal materials; the findings indicate that lawful disciplinary actions must fulfill key parameters, namely educational purpose (animus educandi), proportionality, and respect for children’s dignity and rights, reinforced by the doctrine of in loco parentis as the basis for teachers acting as parental substitutes, while regulatory disharmony arises due to unclear operational limits; the study concludes that unclear limits of teachers’ discretion are the main source of legal uncertainty, thus requiring reconstruction through legal harmonization; therefore, it is recommended that legislation be revised to explicitly define these limits and that technical guidelines be established to ensure legal certainty and balanced protection for teachers and students.

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KONFLIK BATAS LAUT KENYA DAN SOMALIA

2026-04-17T02:17:33+00:00

Sengketa batas laut antara Kenya dan Somalia di Samudera Hindia mencerminkan pertemuan kompleks antara interpretasi hukum internasional, geopolitik, dan kepentingan ekonomi. Artikel ini menganalisis konflik tersebut dalam perspektif Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2021. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan kasus, dan konseptual, penelitian ini menelaah prinsip-prinsip hukum yang diterapkan ICJ, seperti keadilan, proporsionalitas, dan metode garis median. Temuan menunjukkan bahwa ICJ menolak klaim Kenya atas garis sejajar lintang dan menetapkan garis median yang disesuaikan untuk mencapai hasil yang adil. Putusan ini menegaskan pentingnya peran hukum internasional dan lembaga peradilan internasional dalam penyelesaian damai sengketa batas laut, memberikan kepastian hukum, dan mencegah eskalasi konflik. Studi ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pada UNCLOS dan mekanisme adjudikasi internasional merupakan solusi seimbang bagi klaim batas laut yang kompleks serta menjadi preseden bagi negara pantai lain yang menghadapi sengketa serupa.

RANSOMEWARE GLOBAL DAN KEJAHATAN SIBER: STUDI KASUS WANNACRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

2026-04-15T04:45:10+00:00

Serangan ransomware WannaCry tahun 2017 menjadi peristiwa penting dalam sejarah kejahatan siber global. Serangan ini menyebar ke lebih dari 150 negara dan melumpuhkan berbagai infrastruktur kritikal.Artikel ini mengkajikasus WannaCry dari perspektif hukum internasional untukmelihat sejauh mana instrumen hukum yang ada, seperti Konvensi Budapest dan prinsip tanggung jawab negara (due diligence), dapat menangani kejahatan siber lintas negara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum ada kerangka hukum internasionalyang efektif dan mengikat dalam menghadapiancaman digitalberskala global.Kelemahan koordinasi antarnegara, masalah yurisdiksi, dan anonimitas pelaku menjadi hambatan utama. Meski demikian, serangan ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan keamanan digital, seperti pembentukan BSSN di Indonesia, penguatan kerja sama internasional, dan adopsi model keamanan zero-trust. Diperlukan pembentukan kesepakatan hukum internasional yang lebih inklusif serta penguatan kapasitas negara berkembang dalam menghadapi kejahatan siber.

IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL ATAS INTERVENSI MILITER TANPA MANDAT PBB

2026-04-15T04:45:37+00:00

Prinsip kedaulatan negara menjadi pilar utama dalam hukum internasional yang menekankan supremasi negara dalam mengatur urusan domestik. Globalisasi membawa tantangan signifikan terhadap kedaulatan tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara melalui pendekatan regresi linear. Hasil analisis menunjukkan koefisien negatif signifikan, artinya semakin tinggi intensitas globalisasi, semakin besar tantangan terhadap pelaksanaan kedaulatan negara. Negara perlu strategi adaptif agar kedaulatan tetap terjaga tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM REFORMASI REGULASI NASIONAL

2026-04-15T04:09:38+00:00

Employment regulatory reform in Indonesia is part of the dynamics of national legal politics aimed at adapting the legal system to the needs of economic development and investment. Regulatory changes, particularly through the omnibus law approach, have sparked debate regarding the balance between worker protection and labor market flexibility. This study aims to analyze the direction of labor law politics in national regulatory reform and its implications for the principle of protecting workers' rights within the framework of a state based on the rule of law. This study uses normative legal research methods with both legislative and conceptual approaches. The results indicate that labor regulatory reform tends to strengthen the orientation of economic growth through the simplification of norms and flexibility of employment relations, but has the potential to shift the principle of protection as a fundamental characteristic of labor law. The evolving legal politics demonstrate a tension between the welfare state paradigm and the free market paradigm. In conclusion, labor regulatory reform needs to be directed at a balance between legal certainty, social justice, and the protection of workers' constitutional rights. This study recommends the need to strengthen oversight mechanisms and public participation in the formation of labor policies to ensure legal reform remains in line with the principles of the rule of law and social justice.