Jurnal Cahaya Keadilan https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan <p>Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah terbit Jurnal Cahaya Keadilan yang merupakan jurnal Program Studi Ilmu Hukum. Kami sangat bersyukur dan optimis bahwa kami secara konsisten hadir di hadapan para akademisi dibidang Ilmu Hukum khususnya dan seluruh pembaca jurnal ilmiah ini. Adapun yang menjadi harapan kami adalah menjadi jurnal ilmiah yang terakriditasi. Oleh karena itu, kami aturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu menerbitkan Jurnal Cahaya Keadilan ini. Kami juga mengundang para peneliti, dosen dan pembaca yang mempunyai ketertarikan dibidang ilmu hukum seluas-luasnya untuk mengirimkan tulisannya dengan syarat dan cara yang termuat di halaman terakhir Jurnal Cahaya Keadilan ini. Kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas penerbit maupun isi jurnal, sangat kami harapkan.</p> <p>Jurnal Cahaya Keadilan Terbit 2x dalam setahun di bulan April dan di bulan Oktober,</p> <p>Penulis dapat mengakses pdfnya di http://ejournal.upbatam.ac.id</p> LPPM Universitas Putera Batam en-US Jurnal Cahaya Keadilan 2580-2461 <p>As long as this article is in the process of submission, editor, reviewer, copyright and has not been rejected, then this article is still owned by the Law Study Program of Putera University, so the authors are prohibited from publishing this article in other journals. If the writing from the author has been rejected or has been archived then the author is given the opportunity to publish to other journals.</p> ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN-PERIKANAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 DI KEPULAUAN https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/5511 <p>Indonesia sebagai salah satu negara yang luas wilayahnya terbentang meliputi wilayah daratan, udara dan laut yang telah diakui didunia Internasional, lebih hususnya lagi UNCLOS III 1982. Sebagai Sumber Daya Alam yang lebih luas tentu pengelolaan dan pemanpatannya juga harus lebih terkonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dimana di dalam UndangUndang tersebut kelautan itu memberikan pemahaman tentang penanganan, pengelolaan sumber daya alam itu terutama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanannya, termasuk pengaturan, perncanaan yang bertumpuh pada pengelolaan sumber daya alam kelautan di Kepulauan Riau. Perencanaan kelautan dan perikanan termasuk ruang laut di Kepulauan Riau itu harus benar-benar di kelolah dengan baik dan penuh perencanaan berdasarkan Peraturan tentang Kalautan dan Perikanan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus merupak tumpuh pembangunan yang diperhatikan dengan susngguh-sungguh. Pembanugnan kelauatan dan perikanan di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, tinggal bagimmmana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya yang harus ditingkatkan, agar wilayah kelautanperikanan benar-benar termanfaatkan bagi msyarakat Kepulauan Riau</p> frim aldisun Ukas Ukas Zuhdi Arman Zuhdi Arman Copyright (c) 2022 http://ejournal.upbatam.ac.id 2022-04-27 2022-04-27 10 1 1 12 10.33884/jck.v10i1.5511 DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG MATA KULIAH PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI PERGURUAN TINGGI https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/5518 <p>Kurikulum merupakan instrument yang sangat penting karena di dalam kurikulum dimuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan dalam penyelengaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di perguruan tinggi berkaitan dengan kurikulum ada dua aturan yang mengaturnya yaitu di undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sidiknas) dan undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu membandingkan dua aturan yang berbeda yang mengatur muatan yang sama pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Muatan dari masing-masing aturan ini berbeda-beda tentang kurikulum wajib di perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah pancasila. Di pasal 37 ayat 2 undang-undang sisdiknas mejelaskan kurikulum wajib di pendidikan tinggi adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa sedangkan pada pasal 35 ayat 3 undang-undang pendidikan tinggi dijelaskan kurikulum wajib di pendidikan tinggi adalah agama, pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Jadi di undang-undang sisdiknas tidak menyebutkan secara ekplisit mata kuliah pancasila sebagai mata kuliah wajib. Hal ini tentunya akan menimbulkan problematika yuridis jika kedua aturan ini tidak sinkron dan harus ada langkah untuk mengharmonisasikannya denga cara merevisi atau pun mencabut ketentuan pasal-pasal yang memang tidak harmonis. Sehingga tidak ada lagi salah penafsiran perguruan tinggi di dalam menerapkan kurikulum wajib terutama muatan mata kuliah pancasila.</p> Daria Daria Copyright (c) 2022 http://ejournal.upbatam.ac.id 2022-04-27 2022-04-27 10 1 13 21 10.33884/jck.v10i1.5518 PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang) https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/5516 <p>Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut <em>strong bicameral</em>. Sedangkan Indonesia menganut <em>soft bicameral</em>; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.</p> Handika Pelu Jaya S. Sinaga Jaya S. Sinaga Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun Raymond P. Fenetiruma Raymond P. Fenetiruma Marlyn J. Alputila Copyright (c) 2022 http://ejournal.upbatam.ac.id 2022-04-27 2022-04-27 10 1 22 35 10.33884/jck.v10i1.5516 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/5514 <p>Penelitian dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial <em>online </em>serta memperoleh data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemnukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial <em>online. </em>Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana. Teori pembuktian pidana, teori kriminologi, teori psikologi hukum digunakan sebagai pisau analisi dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi PSKO jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya bentuk koordinasi antara pihak Kepolisian Polres Sleman dengan pihak Kominfo dan masyarakat Kabupaten Sleman perihal upaya penegakan hukum, sehingga menyebabkan masih banyak PSKO yang belum berikan tindakan. Salah satu faktor yang menyebabkan wanita menjadi seorang PSKO adalah karena wanita tersebut tidak mampu untuk mengontrol kemampuan dirinya, sehingga mengakibatkan melakukan tindak kriminal. Penyebab lainnya adalah karena didorong dengan faktor kurangnya kasih sayang dari keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk dan adanya himpitan ekonomi.</p> Moh. Andika Surya Lebang Paulinus Soge Paulinus Soge G. Widiartana G. Widiartana Copyright (c) 2022 http://ejournal.upbatam.ac.id 2022-04-27 2022-04-27 10 1 36 51 10.33884/jck.v10i1.5514 PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBAIKAN KAPAL https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/5517 <p>Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan nasional, adapun hal yang dapat dilakukan dalam membantu pembangunan dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai macam usaha. Banyak bidang usaha yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia bukan hanya dalam bentuk barang emlainkan juga jasa. Di dunia usaha jasa, persaingan akan selalu ada dan semakin hari semakin ketat. Hal tersebut merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi disisi lain justru memberikan peluang bagi para pengusaha dan terpacu untuk mengembangkan bisnisnya. Namun ternyata dalam perjalanan bisnis, seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan oleh pengguna jasa, sebagai contoh adalah jasa perbaikan kapal yang juga tidak lepas dari potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.</p> padrisan - jamba Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti Copyright (c) 2022 http://ejournal.upbatam.ac.id 2022-04-27 2022-04-27 10 1 52 61 10.33884/jck.v10i1.5517