Jurnal Cahaya Keadilan

JCK FILSAFAT HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Mumuh M Rozi — 2023-04-13

Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan potensi-potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Filsafat Hukum yang hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat melalui aspek filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).

JCK KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dedi Mulyadi — 2023-04-13

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (black campaign). Dengan demikian diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan delicht penghinaan, pencemaran nama baik dari black campaign terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial. Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Black campaign masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.

JCK EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM

Moh. Andika Surya Lebang — 2023-04-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja atau buruh belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja atau buruh untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penangananya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, konsultasi hukum melakukan pendampingan hukum (advokasi), serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja atau buruh di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Bagi pemerintah diharapkankan agar lebih gencar memberikan pembinaan mengenai hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

JCK ASPEK HUKUM JOINT VENTURE PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Muhammad Angga Fathurrahman — 2023-04-13

Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 mengatur bidang – bidang mana saja yang dalam dimasukkan aspek penanaman modal asing beserta kepemilikan saham asing minimal. Bidang usaha maskapai penerbangan berupa angkutan udara niaga berjadwal menjadi komoditi panas investasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pembuatan joint venture dalam bidang usaha niaga berjadwal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian joint venture harus dilakukan oleh badan usaha serta berkoordinasi dengan pihak penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Maka Joint Venture menjadi opsi bagi pemilik modal asing masuk ke pasar Indonesia dengan memperhatikan risk management dan regulasi yang ada terkait bidang usaha yang terbuka seperti angkutan udara niaga berjadwal yang diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 menjadi salah satu bidang usaha dengan prospek dan masa depan menjanjikan bagi investor

JCK HUKUM DAN PERDAGNGAN INTERNASIONAL DALAM PRESPEKTIF TEORI

ukas - - — 2023-04-13

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembangan arus peredaran barang, jasa, modal, dan investasi lainnya, antarnegara.Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internsional, pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut yang menghendaki agar negara kebangsaan atau nasional state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer.Dengan semakin kuatnya upaya pembebasan dari kaedah hukum feodal yang dianut di Eropa, maka dengan sendirinya akan menentang segala campur tangan pemerintah yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara, atau disebut dengan perdagangan internasioal termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justeru akan semakain miningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan atau pasar globalisasi (internensional).