Jurnal Cahaya Keadilan https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan <p>Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah terbit Jurnal Cahaya Keadilan yang merupakan jurnal Program Studi Ilmu Hukum. Kami sangat bersyukur dan optimis bahwa kami secara konsisten hadir di hadapan para akademisi dibidang Ilmu Hukum khususnya dan seluruh pembaca jurnal ilmiah ini. Adapun yang menjadi harapan kami adalah menjadi jurnal ilmiah yang terakriditasi. Oleh karena itu, kami aturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu menerbitkan Jurnal Cahaya Keadilan ini. Kami juga mengundang para peneliti, dosen dan pembaca yang mempunyai ketertarikan dibidang ilmu hukum seluas-luasnya untuk mengirimkan tulisannya dengan syarat dan cara yang termuat di halaman terakhir Jurnal Cahaya Keadilan ini. Kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas penerbit maupun isi jurnal, sangat kami harapkan.</p> <p>Jurnal Cahaya Keadilan Terbit 2x dalam setahun di bulan April dan di bulan Oktober,</p> <p>Penulis dapat mengakses pdfnya di http://ejournal.upbatam.ac.id</p> en-US <p>As long as this article is in the process of submission, editor, reviewer, copyright and has not been rejected, then this article is still owned by the Law Study Program of Putera University, so the authors are prohibited from publishing this article in other journals. If the writing from the author has been rejected or has been archived then the author is given the opportunity to publish to other journals.</p> jcahayakeadilan@puterabatam.ac.id (Irene Svinarky) jcahayakeadilan@puterabatam.ac.id (Irene Svinarky) Sat, 27 Nov 2021 06:37:19 +0000 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAEARAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4516 <p>Negara Indonesia dan Makau sama-sama menganut sistem hukum kontinental Eropa. Namun demikian, dalam peran kejaksaan dan kejaksaan memiliki perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya. hal ini dapat dilihat pada pembahasan jurnal ini. dengan adanya kajian terhadap peran kejaksaan tersebut, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kejaksaan di negara Indonesia sehinnga dapat membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).</p> Moh. Andika Surya Lebang, Rendi Kastra Copyright (c) 2021 http://ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4516 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000 Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terhadap Rule Of Reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam) https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4514 <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997, dimana pemerintah didasarkan bahwa sebenarnya Fundamental ekomoni Indonesia terjadi karena beberapa kebijakan pemerintah di beberapa sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencangkup beberapa sektor kehidupan termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harmonisasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang didalam BAB IV Tentang Kegiatan yang dilarang pada bahagian Monopoli pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan terjadinya praktek Monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap bersalah.</p> <p>Tujuan dari pengajuan penelitian ini nantinya di harapkan untuk: Pertama, Memberikan Pemahaman Kepada Pelaku Usaha Hal-Hal atau Pendekatan Terhadap Pelanggaran Baik Bersifat Perjanjian yang di Larang Maupun Pelanggaran Bentuk Lainnya. Kedua, Memberikan Pemahaman Kepada Pihak (Pelaku Usaha) Tentang Mencegah Praktek Monopoli dan/atau Perjanjian Usaha yang Tidak Sehat Baik yang di Atur dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Termasuk Sanksi atas Pelanggaran dari Kedua Pasal Tersebut. Penelitian ini di lakukan dengan jenis Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan.</p> Ukas Ukas, Zulkifli Zulkifli Copyright (c) 2021 http://ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4514 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000 EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4519 <p>Pembangunan hukum Nasional ditandai dengan berbagai kebijakan yang salah satu trendnya yaitu membangun sistem demokrasi dalam bidang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang. kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekataan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber hukum dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah</p> Muhammad Arauf, Ali Ismail Shaleh Copyright (c) 2021 http://ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4519 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000 ALTERNATIF PEMIDANAAN DENDA HARIAN (DAY FINE) DALAM MENGHADAPI OVERCAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA – JERMAN https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4507 <p>Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan negara jajahan. <em>Wetboek van Strafrecht</em> (WvS) tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kokosongan hukum. Aturan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP menyatakan pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Formulasi pasal pidana dalam hukum positif Indonesia memilik kecenderungan pada pidana pokok penjara. Dengan tidak seimbangnya pidana masuk dan pidana keluar mengakibatkan lembaga permasyarakatan mengalami <em>overcapacity</em>. Dengan terjadinya <em>overcapacity</em> lembaga permasyaratan membuat lembaga berwenang ini sulit untuk mampu memberikan hak – hak tahanan secara layak. Problematika ini menjadi ujian bagi penegak dan perumus undang – undang untuk melakukan pembaharuan hukum dengan studi perbandingan hukum pidana. Melalui perbandingan hukum pidana alternatif KUHP Indonesia dengan KUHP Jerman dikenal <em>German Criminal Code</em> menemukan metode alternatif pidana yakni denda harian (<em>day fine</em>) sebagai alternatif pemidanaan sebagai langkah mengantisipasi <em>overcapacity</em> lembaga permasyarakatan.</p> Muhammad Angga Fathurrahman, Tri Pancarini, Ade Reza Rahmat Hidayat, Lenny Husna Copyright (c) 2021 http://ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4507 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000 PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4521 <p>Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 43 tahun 1999 pasal 1 angka (8) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.</p> Zuhdi Arman, Padrisan Jamba Copyright (c) 2021 http://ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4521 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000 PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4520 <p>This study aims to explain the influence of social media on the dynamics of society according to the perspective of Sociology of Law and the influence of social media on the birth of new forms of legal action in the Law on Information and Electronic Transactions. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. The development of information and communication technology has changed human civilization globally. The development of information and communication technology has made the world borderless, resulting in social dynamics in society. Social media on the one hand is private, but on the other hand it is public media because it can be seen by other people. New forms of legal action in the Law on Electronic Information and Transactions, namely distributing and/or transmitting and/or making accessible electronic information and/or electronic documents that have content that violates decency, which has content of gambling, which has insulting content. and/or defamation, and which contains extortion and/or threats. In addition, new forms of legal action in the Law on Electronic Information and Transactions are spreading false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and disseminating information aimed at causing hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA). Finally, a person can be punished for sending electronic information and/or electronic documents that contain threats of violence or intimidation aimed at personally.</p> Rizana Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky Copyright (c) 2021 http://ejournal.upbatam.ac.id https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4520 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000