Jurnal Cahaya Keadilan

JCK PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN BRAND ALFATEEMA DALAM PERSPEKTIF UU ITE

renita kurnia, Bahariandi Aji Prasetyo, Dewi Uma — Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0000

Media sosial telah mengubah cara penggunanya berkomunikasi, berinteraksi, dan
berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Media sosial juga digunakan
untuk berbisnis bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan media sosial juga
digunakan pebisnis dan perusahaan sebagai komunikasi pemasaran yang ditujukan
kepada target sasarannya. Penerapan UU ITE sangat perlu ditegakkan agar
pengguna media sosial tidak melakukan kesalahan yang dapat melanggar
peraturan yang berlaku di Indonesia pada media sosial yang mereka miliki. Brand
Alfeteema memanfaatkan memanfaatkan media sosialnya sebagai komunikasi
pemasaran dalam memasarkan produknya hingga ke Malaysia dan Brunei
Darussalam mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pemanfaatan media sosial sebagai komunikasi pemasaran
brand Alfateema dalam perspektif UU ITE. Metode penelitian yang digunakan
deksriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan
dokumen. Brand Alfateema menggunakan media sosialnya untuk kegiatan
komunikasi pemasaran seperti iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, public
relations dan pemasaran langsung. Brand Alfateema melakukan komunikasi
pemasaran dengan memanfaatkan media sosialnya menerapkan dengan baik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 4, Pasal 9, Pasal 17 ayat 1-3, Pasal 28 ayat 1-2, dan Pasal 29dan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1

JCK KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI NASIONAL

Ukas Ukas, Lenny Husna, Zuhdi Arman — Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0000

Trade Facilitation Agreement WTO merupakan langkah maju yang penting dalam sistem
perdagangan internasional dan memberikan harapan baru bagi relevansi WTO. TFA adalah
perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995 dan mencakup
inisiatif baru untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas sambil juga
menangani masalah peraturan di antara anggota WTO. TFA harus ditafsirkan dengan benar,
ini adalah kombinasi dari langkah-langkah peningkatan kapasitas, fokus pada peningkatan
teknologi dan persyaratan politik, termasuk kebijakan masing-masing negara, yang
diperlukan untuk mengelola perdagangan luar negeri. Kehadiran asam lemak trans juga
diduga dapat mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan
perdagangan dengan negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk mengelola
arus perdagangan dengan lebih baik melalui proses harmonisasi dan regulasi politik. Artikel
ini mengkaji tentang teori hukum dan asas serta aturan yang berkaitan dengan hukum dagang
internasional dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Penulis menganalisis
permasalahan yang berkaitan dengan pengoperasian perjanjian fasilitasi perdagangan di
dalam WTO dan implementasinya di Indonesia.

JCK UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA

Irene Svinarky, padrisan - jamba — Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0000

Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan dengan
hukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan.
Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ke
tahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut dengan
Restorative Justice (RJ), baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. RJ ini
disepakati untuk dilaksanakan, agar membantu masyarakat yang tersangkut
masalah pidana dapat menyelesaiakan masalahnya tanpa harus menempuh proses
panjang, tetapi yang perlu diingat tidak semua perkara pidana yang dapat
diberikan rj. Oleh sebab itu, dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka rj untuk
perkara tertentu dapat membantu JPU dalam menghentikan penuntutan terhadap
terdakwa. Tujuannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya yang
dilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan rj terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh masyarakat bermasalah. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan
Kota Batam; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam upaya kejaksaan
memberikan rj adalah: Kejaksaan memberikan rj kepada masyarakat dengan
beberapa perkara saja yang sesuai dengan Perja Nomor 15/2020, karena tidak
semua perkara yang dapat diberikan rj, namun pemberian rj ini juga menelaah
beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan aturan
kejaksaan yang berlaku.

JCK EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Diki Zukriadi, Moh. Andika Surya Lebang — Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0000

Tindakan "trial by the press" dalam sistem hukum merupakan kaedah yang
bertentangan. Asas presumption of innocence sebagai fundamental principle
menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya
oleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakan
trial by the press cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikan
masyarakat untuk menganggap seseorang bersalah sebelum proses peradilan
selesai. Dampak tindakan trial by the press terhadap pelaku tindak pidana korupsi
dalam perspektif hukum berupaya mengevaluasi bagaimana pemberitaan media
massa yang tidak berimbang dapat mempengaruhi hak-hak pelaku tindak pidana
korupsi untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sedangkan dari perspektif
sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana stigmatisasi dan tekanan publik dapat
mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional pelaku tindak pidana korupsi,
bahkan sebelum terbukti bersalah. Hasil penelitian ini mempertimbangkan
berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum dan media massa untuk
memastikan bahwa asas presumption of innocence tetap terjaga, sementara tetap
menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus korupsi dengan
menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berimbang dan profesional dalam
meliput setiap kasus.

JCK INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Sartika Herawati Lebang, Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi — Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 +0000

Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informed
consent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untuk
dipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hak
pasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi oleh
setiap anggota profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik Kedokteran
Internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Kedokteran Dunia
(World Medical Assembly) pada tahun 1949. Sejalan dengan perkembangan
reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, informed consent yang semula lebih
terkait dengan kewajiban etik, berkembang menjadi kewajiban administratif dan
bahkan kewajiban hukum. Informed consent dalam profesi kedokteran adalah
persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.
Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan secara lengkap dan
obyektif mengenai diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihan
tindakan yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,
terutama yang berhubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dan
tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal tindakan medis, yaitu tindakan
diagnostik/terapeutik (penentuan jenis penyakit/penyembuhan) yang dilakukan
terhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi
tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kuratif kepada pasien atas
dasar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya.