Dialektika Publik

Konservasi Ekosistem Mangrove melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kota Batam

Yujitia Ahdarrijal — 2025-09-23

This research explores the conservation of mangrove ecosystems through the development of community-based ecotourism in Batam City, Indonesia. Mangroves play a vital role in maintaining coastal resilience, supporting biodiversity, and mitigating climate change, yet in Batam, they face significant pressures from rapid urbanization, land conversion, and industrial expansion. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving local communities, government representatives, ecotourism managers, and non-governmental organizations. The findings reveal that community-based ecotourism initiatives, such as those in Kampung Tua Bakau Serip, contribute not only to environmental conservation but also to improving local livelihoods and strengthening social cohesion. However, challenges remain, including limited infrastructure, inconsistent policy implementation, and varying levels of community participation. The study underscores the importance of multi-stakeholder collaboration, integrating conservation efforts with local economic development, and aligning ecotourism practices with the principles of sustainable development. By emphasizing community empowerment and adaptive governance, this research contributes to the broader discourse on sustainable coastal management and offers policy recommendations to strengthen mangrove conservation in Batam and similar urban coastal areas.

Transformasi Digital Layanan Publik di Kota Batam: Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Berkelanjutan

Moch Rifqi Mei Redha — 2025-09-23

This study explores the dynamics of digital transformation in Batam’s public service delivery, with a focus on four key dimensions: robust digital infrastructure, data-driven decision-making, enhanced cybersecurity, and citizen-centric service design. Using a qualitative descriptive approach supported by policy analysis and empirical data from government reports, media sources, and international studies, the research highlights both opportunities and challenges in realizing sustainable governance. The findings reveal significant progress, including the implementation of the Matrix Cable System, the development of the Online Single Submission (OSS) system, and the integration of more than 400 services in the Batam Public Service Mall (MPP). However, challenges persist, such as limited cross-sectoral collaboration in infrastructure development, low data literacy among civil servants, high cybersecurity risks, and uneven digital literacy within society. The study concludes that sustainable digital governance in Batam requires not only technological investment but also institutional strengthening, human capital development, and active citizen engagement. These insights contribute to the broader discourse on how local governments in developing countries can balance innovation and inclusivity in digital transformation pathways

Meningkatkan Komunikasi Pemerintah Melalui Digitalisasi Strategis di Indonesia: Peta Jalan untuk Peningkatan Keterlibatan Publik dan Penyampaian Layanan

Helmi Pratama Firmansyah — 2025-09-23

This study aims to analyze the role of strategic digitalization in enhancing government communication in Indonesia, with a focus on improving public engagement and service delivery. Using a descriptive qualitative approach through literature analysis and policy review, the study maps out key strategies such as the optimization of social media, the development of public service portals, the utilization of e-participation platforms, and the provision of interactive and user-friendly digital content. The findings indicate that digital tools, including official government accounts, chatbots, and identity-based service applications, not only accelerate the flow of information but also strengthen transparency and accessibility of public services. Furthermore, online forums, feedback mechanisms, and crowdsourcing initiatives foster greater public participation in the policymaking process. The study concludes that strategic digitalization not only improves government–citizen communication but also provides a roadmap toward responsive, inclusive, and transparent governance in the digital era.

A Study on Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang

Lilis Sukmawati — 2025-09-23

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjungpinang. Praktik ini berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi, serta kondisi sosial ekonomi anak, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan utama di lingkungan DP3A. Teori peran dari Soerjono Soekanto digunakan untuk memahami bentuk dan implementasi peran lembaga dalam konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A telah menjalankan berbagai program preventif, seperti edukasi hukum, pembentukan forum anak, dan kerja sama lintas sektor. Namun, terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta minimnya sumber daya manusia. Secara umum, DP3A dinilai cukup optimal dalam menjalankan peran normatif dan aktualnya.

PERBANDINGAN PENDIDIKAN MESIR INDONESIA

Torang Siregar — 2025-09-23

Pendidikan memegang peran krusial dalam kemajuan suatu negara, termasuk di Mesir dan Indonesia. Mesir, sebagai negara di Timur Tengah, telah mengembangkan sistem pendidikan terbesar di kawasannya sejak 1990-an, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan integrasi teknologi informasi (ICT) di semua jenjang pendidikan. Meskipun menempati peringkat 116 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mesir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya melalui bantuan internasional. Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan, dengan wajib belajar 9 tahun yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah masih menjadi masalah utama. Perbandingan sistem pendidikan Mesir dan Indonesia menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Di Mesir, sistem pendidikan terbagi menjadi tiga tahap: Pendidikan Dasar (primer dan persiapan), Pendidikan Menengah, dan Pasca Pendidikan Menengah. Pendidikan dasar di Mesir berlangsung selama 8 tahun, berbeda dengan Indonesia yang menerapkan 9 tahun. Selain itu, Mesir memiliki sistem pendidikan dualistik, yaitu pendidikan sekuler dan pendidikan keagamaan Al-Azhar, sementara Indonesia lebih menekankan pada pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan tinggi di Mesir juga lebih terpusat, dengan 17 universitas negeri dan sejumlah lembaga swasta. Kedua negara memiliki tantangan dalam pemerataan pendidikan, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi. Mesir berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, sementara Indonesia lebih menekankan pada perluasan pendidikan vokasi dan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan penekanan, baik Mesir maupun Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompetitif di tingkat global.