DIALEKTIKA PUBLIK

Kebijakan Diskriminatif Negara Maju terhadap Produk Strategis Negara Berkembang: Analisis Sengketa Rokok Kretek Indonesia dalam Mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

M. Osama Ergi Setiawan — 2026-05-04

Penelitian ini mengkaji kebijakan diskriminatif negara maju terhadap produk strategis negara berkembang melalui studi kasus sengketa rokok kretek Indonesia dalam mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sengketa ini berawal dari pemberlakuan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) oleh Amerika Serikat pada tahun 2009 yang melarang peredaran rokok beraroma, termasuk rokok kretek Indonesia, namun tetap memperbolehkan rokok mentol. Kebijakan tersebut dinilai melanggar prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap perjanjian internasional, putusan WTO, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terbukti bersifat diskriminatif dan melanggar ketentuan WTO, meskipun penyelesaian sengketa akhirnya ditempuh melalui negosiasi bilateral. Temuan ini menegaskan pentingnya peran WTO dalam melindungi kepentingan negara berkembang sekaligus menunjukkan keterbatasannya dalam penegakan hukum perdagangan internasional.

Studi Komparatif: Perbandingan Literasi Membaca dalam Sistem Pendidikan Dasar di Amerika Serikat dan Indonesia

Torang Siregar — 2026-05-04

Studi ini menyajikan analisis komparatif sistem pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia, dengan fokus pada pengembangan literasi membaca peserta didik. Menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis komparatif, studi ini mengkaji dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah terkait sistem pendidikan serta program literasi di kedua negara. Temuan mengungkap kesenjangan signifikan dalam capaian literasi, sebagaimana dibuktikan oleh skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2021, yang menunjukkan selisih 141 poin (Amerika Serikat: 520, Indonesia: 379). Perbedaan mendasar teridentifikasi dalam pendekatan sistemik terhadap pendidikan, implementasi inisiatif literasi, serta infrastruktur pendukungnya. Amerika Serikat, dengan sistem federal yang lebih terdesentralisasi, menunjukkan efektivitas melalui program-program berbasis riset yang diakui secara nasional seperti Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP). Inisiatif semacam itu telah terdokumentasikan menghasilkan peningkatan rata-rata 25% dalam kemahiran membaca siswa. Sebaliknya, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan literasi melalui kerangka kebijakan nasional seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan program pelatihan guru yang inovatif, termasuk sertifikasi mikro-kredensial dalam pengajaran literasi, yang telah menjangkau lebih dari 70.000 pendidik. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi yang merata dan kualitas yang setara dari program-program ini di seluruh wilayah geografis kepulauan yang beragam dan luas. Faktor-faktor kunci yang teridentifikasi untuk meningkatkan capaian literasi antara lain kebutuhan akan pengembangan profesi guru yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi, penyediaan sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang memadai—seperti akses terhadap bahan bacaan yang beragam—serta adaptasi kontekstual dari program literasi berbasis bukti untuk disesuaikan dengan lingkungan linguistik dan sosio-budaya setempat.

Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan di Indonesia

Darmin Tuwu — 2026-05-04

This study aims to evaluate the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH), in Sawa Village, Sawa District, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving beneficiary families, program facilitators, local officials, and community leaders. The study applies a policy evaluation framework focusing on effectiveness, targeting accuracy, compliance, and program impact.

The findings reveal that PKH has contributed significantly to reducing the financial burden of poor households, particularly in accessing education and healthcare services. However, several critical challenges remain. First, targeting inaccuracies persist, as evidenced by inclusion and exclusion errors due to outdated and less adaptive social welfare data. Second, beneficiaries’ compliance with program conditions tends to be administrative rather than substantive, limiting behavioral change outcomes. Third, the limited number and capacity of program facilitators affect the quality of assistance and monitoring processes. Fourth, while PKH effectively functions as a short-term social protection mechanism, its impact on long-term economic empowerment remains limited. Additionally, issues of transparency, community participation, and weak monitoring systems hinder optimal program performance.

The study concludes that the effectiveness of PKH is not solely determined by its policy design but also by implementation quality, institutional capacity, and local socio-economic context. Strengthening data systems, enhancing facilitation, integrating empowerment programs, and improving governance are essential to maximize program outcomes. This research contributes to the development of evidence-based social protection policies, particularly in improving conditional cash transfer programs in localized contexts.