Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) sebagai Bentuk Social Engineering Mewujudkan Profesionalisme Guru

Abstract

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman , bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarksan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun realitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat ancaman kekerasan terhadap guru baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa terhadap guru atau kekerasan oleh guru terhadap siswanya merupakan gambaran kecil dari degradasi moral yang terjadi akibat jaman dan teknologi yang semakin berkembang, yang kemudian berdampak muncul sikap apatis guru dalam menjalankan tugas pendidikannya. Penelitian ini mengungkap pentingnya pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan perlindungan Guru (UPHPG) melalui suatu kebijakan daerah guna mengakomodir layanan konsultasi hukum bagi guru ketika berhadapan dengan permasalahan dengan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, guna menghilangkan sikap apatis guru serta sebagai sarana perubahan sosial masyarakat, khususnya di bidang pendidikan guna meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia di bidang pendidikan.