Reconstruction of the Limits of Teacher Discretion in Disciplinary Actions: Harmonization of the Child Protection Law and the Teacher and Lecturer Law

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan normatif antara kewenangan guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan dengan ketentuan larangan kekerasan terhadap anak yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap guru dalam praktik pendidikan; tujuan penelitian ini adalah merumuskan batasan yuridis tindakan pendisiplinan agar tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta menyusun model harmonisasi antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kegunaan penelitian ini secara teoretis memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan, sedangkan secara praktis menjadi pedoman bagi guru, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam menilai tindakan disiplin secara proporsional, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder; pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa tindakan pendisiplinan yang sah harus memenuhi parameter kumulatif berupa tujuan edukatif (animus educandi), proporsionalitas antara pelanggaran dan

sanksi, serta penghormatan terhadap martabat dan hak anak, yang diperkuat melalui doktrin in loco parentis sebagai dasar legitimasi kewenangan guru dalam bertindak sebagai pengganti orang tua di lingkungan sekolah, serta ditemukan adanya disharmoni regulasi akibat tidak adanya batas operasional yang jelas, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan batas diskresi guru merupakan sumber utama ketidakpastian hukum sehingga diperlukan rekonstruksi melalui harmonisasi norma, saran yang diajukan adalah perlunya revisi peraturan perundang-undangan dengan penegasan batas diskresi guru serta penyusunan pedoman teknis guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi guru dan peserta didik.