HUKUM PERDATA
ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PENERAPAN HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BATAM
Kata Kunci:
Keberadaan, Yuridis, Hak Guna Bangunan.Abstrak
Permasalahan tentang Keberadaan Permohonan Hak Guna Bangunan di Kota Batam hampir sering tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Pada dasarnya penggunaan Hak Guna Bangunan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah. Namun dalam pelaksanaan yang dilakukan masih banyak yang belum sesuai, masih banyak pemerintah dan masyarakat yang belum memahami penggunaan Hak Guna Bangunan, cara memperoleh Hak Guna Bangunan. Salah satu faktor atau pengaruhnya adalah kurangnya pengawasan pemerintah, kurangnya sosialisasi dan peran pemerintah dalam memastikan efektivitas dan evaluasi pelaksanaan Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keberadaan dan efektivitas pelaksanaan Hak Guna Bangunan di Kota Batam, seperti melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Hak Guna Bangunan, dan peran aktif Pemerintah dalam pelaksanaan Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan penerapan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Batam dalam memahami bagaimana memperoleh Hak Guna Bangunan dan bagaimana Hak Guna Bangunan dapat menjadi Hak Milik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen terkait Hak Guna Bangunan di Kota Batam yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, tesis dan dokumen resmi lainnya
Referensi
Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1(2), 1–20.
Azis, A., & Belakang, A. L. (1998). Atas Tanah Rumah Tinggal.
Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and E. A. P. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(2), 20–33. https://www.google.com/search?q=jurnal+pdfissn++tentang+penelitian+hukum+empiris+dan+normatif&sxsrf=ALiCzsbT4QScDLU95SekuUMA7qu7MIVLlQ%3A1665118463240&ei=_7A_Y6akDr3H3LUPh9-TyAI&ved=0ahUKEwjmn4rUqc36AhW9I7cAHYfvBCkQ4dUDCA4&uact=5&oq=jurnal+pdfissn++tentang+penelitian+hukum+empiris+dan+normatif&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6CgghEMMEEAoQoAE6BQgAEKIESgQIQRgASgQIRhgAUIwXWPYeYNAhaAJwAXgAgAH3AYgBqAaSAQUwLjQuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
Eni, S. P. (2015). Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh di Perkotaan. Scale, 2(2), 243–252. http://repository.uki.ac.id/489/1/Upaya - Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Dki Jakarta Dalam Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh Di Perkotaan.pdf
Hastuti. (2020). Hukum Dan Kebijakan Agraria Di Indonesia.
Husein, F. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2018). Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 2(1), 84. https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.162
Liju Maria Natalia. (2017). jak_lexprivatum,+5.+Natalia+Maria+Liju. Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Tukar-Menukar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
Mutiah, S. (2018). Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun di atas Tanah Hak Guna Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Hak Milik. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(1), 148–168. https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.148-168
Pertahanan, K. badan. (2008). Pusat hukum dan humas bpn ri 3/23/2008. In Peraturan Mentueri Negara Agraria (Vol. 2, Issue 2).
Suprihanto, A. (2020). The Legal Protection for the Creditors as the Holders of the Mortgage Rights Towards the Buildings Rights Over the Managements Rights. 499(Icolgas), 179–188. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.283
Tutuko, P. (2017). Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai Instrumen untuk Mengarahkan Distribusi Spasial dari Populasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai Instrumen untuk Mengarahkan Distribusi Spasial dari Populasi * Oleh : Pindo Tutuko Abstrak Disampaikan d. January 2004.
Winanti, A., Taupiqqurrahman, & Dika Agustanti, R. (2020). Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik. Bakti Masyarakat Indonesia, 3(2), 431–438.
