ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN HAM BERAT KASUS TIMOR TIMUR

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.33884/fn0raz10

Kata Kunci:

Tanggung jawab negara, pelanggaran HAM berat, Timor Timur, Pengadilan HAM Ad Hoc, kewajiban internasional

Abstrak

Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur pada akhir abad ke-20 merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan sorotan tajam dari komunitas internasional terhadap Indonesia. Artikel ini membahas tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional atas pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa integrasi dan menjelang referendum kemerdekaan Timor Timur. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma, artikel ini mengulas sejauh mana Indonesia memikul tanggung jawab negara secara hukum internasional. Selain itu, dibahas pula peran lembaga internasional seperti Komisi HAM PBB dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Namun, mekanisme penegakan tanggung jawab negara masih menghadapi hambatan politis dan yuridis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat

Referensi

Amnesty International. (1999). East Timor: Building a new country based on human rights. Amnesty Publications.

Bederman, D. J. (2001). International law frameworks. Foundation Press.

Brownlie, I. (2008). Principles of public international law (7th ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2005). International law (2nd ed.). Oxford University Press.

Crawford, J. (2013). State responsibility: The general part. Cambridge University Press.

International Law Commission. (2001). Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries. United Nations.

Komnas HAM. (2000). Laporan penyelidikan pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Roach, S. C. (2006). Politicizing the International Criminal Court: The convergence of politics, ethics, and law. Rowman & Littlefield.

Schabas, W. A. (2010). International criminal law. Cambridge University Press.

Sembiring, R. (2006). Pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran HAM berat: Studi kasus Timor Timur. Jurnal Hukum Internasional, 4(2), 155–174.

United Nations. (1984). Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

United Nations. (1999). Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General (A/54/726, S/2000/59). https://digitallibrary.un.org/record/2744446

United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (GA Res 2200A (XXI)). https://www.ohchr.org/en/instruments/mechani ms/instruments/international covenant civil and political rights

File Tambahan

Diterbitkan

2026-10-30

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama