TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGATUR TEKNOLOGI DEEPFAKE: STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.33884/yvgacm55

Kata Kunci:

disinformasi, hukum internasional, konflik Rusia-Ukraina, teknologi digital, deepfake, hukum humaniter

Abstrak

Perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi deepfake, telah menciptakan tantangan baru bagi hukum internasional, terutama dalam konteks konflik bersenjata modern. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum internasional merespons penyebaran disinformasi berbasis deepfake dalam konflik Rusia-Ukraina dan sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu mengatasi ancaman tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan deepfake dalam konflik Rusia-Ukraina, mengidentifikasi celah dalam regulasi hukum internasional, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola disinformasi digital global.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus terhadap konflik Rusia-Ukraina. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis dokumentasi, dan telaah terhadap insiden penyebaran konten deepfake yang berdampak signifikan terhadap persepsi publik dan stabilitas politik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum internasional saat ini, termasuk hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia internasional, belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur fenomena deepfake. Ketiadaan definisi legal yang jelas, lemahnya mekanisme atribusi terhadap pelaku, serta keterbatasan kerja sama antarnegara menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan disinformasi digital di ranah global.Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma hukum internasional, pembentukan konvensi khusus tentang disinformasi digital, pendirian badan internasional penanggulangan deepfake, dan penguatan literasi digital global. Sinergi antarnegara, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan informasi yang aman dan bertanggung jawab di era digital.

Referensi

Brookings Institution. (2022). The future of war: Information warfare in the digital age. Retrieved from https://www.brookings.edu/research/the-future-of-war-information-warfare

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753–1820. https://doi.org/10.2139/ssrn.3213954

Geneva Conventions. (1949). Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols. International Committee of the Red Cross.

Human Rights Watch. (2022). Ukraine: Civilian casualties from apparent Russian cluster munition attacks. Retrieved from https://www.hrw.org/news/2022/02/28/ukraine-civilian-casualties

International Committee of the Red Cross (ICRC). (2022). International humanitarian law and cyber operations during armed conflicts.

Kurbalija, J. (2016). An introduction to Internet governance (7th ed.). Geneva: DiploFoundation.

Schmitt, M. N. (Ed.). (2013). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Cambridge: Cambridge University Press

Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. (2017). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316822524 z

United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2022). Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. A/HRC/50/CRP.1.

United Nations. (1945). Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. San Francisco: United Nations

Wheeler, D. (2020). Cyber conflict and international humanitarian law: New challenges in the digital battlespace. London: Routledge

File Tambahan

Diterbitkan

2026-10-30

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama