Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)

Authors

  • Faisal Fachri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  • Iwan Erar Joesoef Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.2764

Keywords:

SOEs, violation of business competition, monopolistic practice

Abstract

State-Owned Enterprises (SOEs) has a role to improve the nation's economy is very central, in the implementation of SOEs are excluded to monopolize market share based on the Act based on article 33 Paragraph (2) of the 1945 Act basically can be excluded in certain sectors with the welfare of the people, however, in practice, monopolistic practices are often found that are not in accordance with the stipulated regulations. Aviation companies under the auspices of SOEs are necessary considering that the aviation sector is very much needed by the community. This journal examines business competition in BUMN monopolies. This study aims to understand the concept of monopoly carried out by SOEs in the aviation sector and efforts to overcome it. The method used in this research is a normative juridical approach which in the main data processing uses secondary data, namely data obtained from literature reviews. The approach used in solving problems is per se illegal. A good corporate government can be a reference for KPPU in determining the limits of activities in monopoly carried out by SOEs. The type of research carried out in this research is legal research (legal reseacht), namely research that examines the formulation of the problems contained in the research by examining the relevant regulations that apply.

Keywoard:

References

Aminuddin Ilmar. “Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN,” 74. Jakarta: kencana prenada media group, 2012.

Anang Triyono. “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.” Universitas Indonesia, 2010.
Andi Fahmi Lubis dkk. “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks,” 91. Jakarta: KPPU, 2009.

———. “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks,” 55. Jakarta: KPPU, 2009.

———. “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks,” 56. Jakarta: KPPU, 2009.

Anna Maria Tri Anggraini. “Program Leniency Dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha.” Jurnal Persaingan Usaha Edisi 6, 2011, 107.

Binoto Nadapdap. “Hukum Acara Persaingan Usaha,” 3. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Chaidir Ali. “Badan Hukum,” 21. Bandung: PT. Alumni, 2005.

Didik. J. Rachbini. “Ekonomi Politik: Kebijakan Dan Strategi Pembangunan,” 124. Jakarta: Granit, 2004.

E. Utrecht dan Mohammad Saleh Djindang. “Pengantar Dalam Hukum Indonesia,” 41. Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1983.

Gunawan Widjaja. “Seri Hukum Bisnis Marger Dalam Perspektif Monopoli,” 23. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hermansyah. “Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” 78. Jakarta: kencana prenada media group, 2008.

Hutagaol. “Penerbangan Perintis Dalam Mengembangkan Perekonomian Di Pulau Karimun Jawa.” Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Vol. 05 N (2018): 162.

Indra Surya & Ivan Yustiavandana. “Penerapan Good Cor Porate Governance (Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha),” 25. Jakarta:kencana prenada media group, 2006.

Knud Hansen. “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jakarta: PT Tema Baru, 2002.

KPPU. “Siaran Pers – KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.” Accessed December 28, 2020. https://kppu.go.id/siaran-pers/.

Mudrajat Kuncoro. “Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif,” 86. Jakarta: Erlangga, 2005.

Ningrum Natasya Sirait. “Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 21. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

“Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,” n.d.

“Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” n.d.

“Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” n.d.

“Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,” n.d.

“Pasal 3 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN,” n.d.

“Pasal 33 Undang-Undang Dasar1945,” n.d.

“Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” n.d.

“Pasal 4 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN,” n.d.

“Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” n.d.

Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum,” 93. Jakarta: kencana prenada media group, 2006.

———. “Penelitian Hukum,” 95. Jakarta: kencana prenada media group, 2006.

“Putusan 15/KPPU-I/2019 Hlm. 937,” n.d.

“Putusan 15/KPPU-I/2019 Hlm. 994,” n.d.

“Putusan 15/KPPU-I/2019 Hlm. 997,” n.d.

Rachmadi Usman. “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” 10. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

———. “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” 13. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

———. “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” 283. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

———. “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” 212. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Riris Munadiya. “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha.” Jurnal Persaingan Usaha Edisi 5, 2011, 166.

Soerjono Soekamto. “Pengantar Penelitian Hukum,” 52. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Sukarno Aburaera. “Filsafat Hukum Teori Dan Praktek,” 159. Jakarta: kencana prenada media group, 2013.

Susanti Adi Nugroho. “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” 233. Jakarta: kencana prenada media group, 2012.

Toto Pranoto. “Privatisasi, GCG Dan Kinerja BUMN.” Jakarta: Lembaga Management Fakultas Ekonomi UI, 2010.

Additional Files

Published

2021-11-27

Issue

Section

Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021