KONSEP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI INDONESIA: SEBUAH KASUS DI BENGKALIS, INDONESIA

  • Muhammad Arauf Universitas Riau

Abstract

Abstract Hutan adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak awal Indonesia berdiri perlindungan dan penataan kawasan hutan khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat memiliki problematika tersendiri dimana masyarakat adat harus berjuang maksimal untuk mengimbangi kebijakan regulasi Negara dalam bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Jauh sebelum Indonesia Merdeka kesatuan-kesatuan masyarakat adat diakui berikut hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dimana data-data yang dikumpulkan di lokasi penelitian diolah dan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang peneliti sajikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan tentang hutan Adat dalam Wilayah Kekuasaan Datuk Laksamana Raja di Laut didasarkan pada pendekatan historis yang melekat sebagai sebuah kekuasaan pada masa Raja atau Datuk Laksamana berkuasa yang kemudian pengelolaan nya dilanjutkan oleh para keturunannya. pengelolaan hutan adat pada saat sekarang dalam wilayah Datuk Laksamana Raja di Laut sifatnya sangat parsial dan belum diikuti dengan perangkat yang jelas sebagaimana mekanisme penetapan hutan adat oleh negara sehingga status hak Hutan adat tersebut menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Kata kunci : Hutan Adat, Datuk Laksamana Raja di Laut

References

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Jimly Asshiddiqie, SH. dalam makalahnya Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab
Dan Hak Asasi Warga Desa)
Sumardjono, Maria S. W,2001, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi Dan Implementasi,
Jakarta, Kompas Media Nusantara
Sumardjono, M. (1999). Pengakuan keberadaan hutan adat dalam rangka reformasi agraria.
Lokakarya Keberadaan Hutan Adat. Jakarta: Departemen Kehutanan.
Sanders, D. (1999). Indigenous people: Issue of definition. International Journal of Cultural
Property, 8, 4-13.
Simarmata, R. (2013). Putusan MK No. 35/ PUU-X/2012: Menggeser corak negara hukum
Indonesia (pp. 99-107). In I. Hakim & L.R. Wibowo, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor
Kehutanan. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat
Published
2021-06-08
How to Cite
ARAUF, Muhammad. KONSEP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI INDONESIA: SEBUAH KASUS DI BENGKALIS, INDONESIA. Jurnal Cahaya Keadilan, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 47-55, june 2021. ISSN 2339-1693. Available at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/3724>. Date accessed: 24 sep. 2021. doi: https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3724.
Section
Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.