KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENGARUH HAM SIPIL DAN POLITIK MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI

Abstract

Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang
penting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak
terlepas dari system politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakan
produk politik, dimana hokum dipandang sebagai kristalisasi dari proses
interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada.
Pengaturan tata pemerintahan daerah di Indonesia, ada seiring dengan
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan jika ditarik ke
belakang, sejak pemerintahan Hindia Belandapun sudah ada. Dalam rentang
waktu demikian, telah terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan
perubahan UUD dan/atau perubahan sistem politik. Pada masa Orde Baru
pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya
dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa
yang disebut dengan konsensus nasional, Materi penting yang lain dalam
perubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung oleh
rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun.