Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam
DOI:
https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v7i1.7272Keywords:
kemiskinan, pemerintah, strategy, swotAbstract
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Artikel ini menjelaskan tentang kemiskinan yang masih ada di Batam dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kota Batam. Strategi ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat. Strategi anti-kemiskinan yang berdedikasi berarti bahwa pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor padat karya, misalnya. Melalui mandatnya, DPR-RI berperan penting dalam pengalokasian anggaran dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan. Kota Batam telah menerapkan strategi pelayanan sosial anti kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, namun sejauh ini belum berhasil menurunkan angka kemiskinan saat ini. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah kota Batam adalah bantuan sembako dan renovasi rumah tidak layak huni. Mengenai masalah yang diteliti yaitu apa yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di kota Batam. Cari strategi alternatif. Sebagai Penyiar, Direktur Fakir Miskin, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat belum berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dijelaskan dengan menggunakan konsep, variabel, dimensi dan metrik. Data dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan tantangan untuk mengatasi masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendobrak sekat-sekat kemiskinan meliputi penguatan pemerintah daerah melalui perekonomian nasional, implementasi kebijakan dan program anti kemiskinan baik di pemerintah daerah maupun pusat