SERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN OLEH LPPOM KEPULAUAN RIAU
DOI:
https://doi.org/10.33884/jck.v7i1.1198Keywords:
Sertifikat;, Halal;, LPPOM.Abstract
Perkembangan bisnis yang semakin lama semakin meningkat membuat pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk memperbaiki produk mereka agar lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh pengusaha harus diiringi oleh pemenuhan syarat produk agar dapat dijual dan beredar di tengah masyarakat. Penjualan produk harus mengikuti pemenuhan standar barang-barang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mayoritas umat islam yang berkembang di Indonesia, mengakibatkan penyesuaian persyaratan penjualan produk untuk mengikuti standar kehalalan produk tersebut. Saat ini, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM dimana terlebih dahulu juga harus dipenuhinya persyaratannya. Fatwa MUI juga menjadi salah satu penentu dari keluarnya sertifikat dari LPPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tatacara penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah . penelitian hukum normatif yang mencakup: penelitian terhadap azaz-azaz hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian yang dapat dijabarkan dari penelitian ini mengenai izin halal yang diajukan oleh Industri Pengolahan dimana Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal antara lain: a. Pendaftaran yang diajukan oleh pemohon sebesar Rp. 150.000; b. Pas photo yang diberikan ukuran 3x4 lembar (Pemilik); c. Memberikan Foto kopi KTP dari pemilik yang membuat produk tersebut; d. Photo Copy KTP dari karyawan; e. Lampiran dari Daftar Menu; f. Photo copyan pembelian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku (Apabila daging box dapat melampirkan foto box dalam kemasan); g. Daftar Bahan Baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal; h. Lampiran bahan baku (Foto kemasan bahan); i. Matrix Bahan Baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal; j. Dokumen pendukung bahan baku (Sertifikat/diagram alir/Nota Pembelian); k. Copy Sertifikat Halal Produk yang lama (untuk sertifikasi pengembangan/perpanjangan); l. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal (jika ada); m. Copy status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal); n. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi; o. Peta lokasi pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru); p. Tata letak/layout pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru). Jika pabrik merupakan bagian dari sebuah site/ komplek pabrik, maka lampirkan juga layout site pabrik keseluruhan; q. Pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi; r. Daftar alamat pabrik, maklon, gudang (termasuk gudang produk intermediet), dan fasilitas persiapan pra produksi (contoh fasilitas pencampuran, penimbangan, pengeringan); s. Profil perusahaan (untuk perusahaan baru); t. Rancangan perjalanan audit dari keberangkatan sampai pulang (khusus audit luar negeri); u. Surat izin Depatemen Kesehatan; v. NPWP; Surat Domisili Usaha. Tatacara pengurusan: 1. Memasukkan syarat yang telah dipersiapkan 2 Pengecekkan Bahan 3. Sidang Auditor; 4 Masuk Ke Komisi Fatwa; 5. Komisi Fatwa menyampaikan ke Auditor; 6. Auditor turun Kelapangan; 7. Hasil auditor kelapangan disampaikan ke Komisi Fatwa; 8. Mengeluarkan Sertifikat Halal
References
Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Diponegoro
Law Journal, Volume 5(3), 2016. Retrieved from http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/ index.php/dlr/%0pembaharuan
Faidah M. Sertifikat Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa
Antara Negara Dan Agama. Journal of Personality and Social Psychology Islamica:
Jurnal Studi Keislaman, Volume 11(2), 2017 Maret 2017; P-ISSN: 1978-3183; E-
ISSN: 2356-2218.
Waharini, M.F. dan Purwantini, A.H, Model Pengembangan Industri Halal Food Di
Indonesia. Jurnal Muqtasidn Volume 9( 1), 2018;
Hasan, KN Syofyan. Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan,
Volume 14(2), 2014.
KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Poduk
Pangan, Volume 14(2), 2014.
Lies Afroniyati, Analisa Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh Majelis Ulama -Indonesia, Volume 18(1), 2014.
Meita Fadhilah, Silviana Ana, S. W. A. Pemecahan Hak Atas Tanah Tidak Sempurna
Dalam Sertipikat Tanah Dalam Pembangunan Perumahan Bukit Cisalak Permai PT.
Srimanganti Agung Lestari Di Kabupaten Sumedang, Diponegoro Law Journal, 6(2), 2017, https://doi.org/10.1186/s12879-016-1413-6
Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012.
Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen, ADIL Jurnal Hukum, 6(2),
2016.
Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non
Halal Pada Produk Pangan Industri. Jurnal Ahkam, XV(2), 2015
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Jaminan Produk Halal
Additional Files
Published
Issue
Section
License
As long as this article is in the process of submission, editor, reviewer, copyright and has not been rejected, then this article is still owned by the Law Study Program of Putera University, so the authors are prohibited from publishing this article in other journals. If the writing from the author has been rejected or has been archived then the author is given the opportunity to publish to other journals.
Author Guidelines
